Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam sidang lanjutan pada Senin (23/6/2025), MK meminta pemerintah dan DPR RI untuk memberikan bukti konkret mengenai partisipasi publik dalam proses pembentukan UU tersebut.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Beliau menekankan pentingnya bukti dan fakta dalam pengujian formal UU, mengingat hal ini menjadi penentu putusan Mahkamah nantinya.
Bukti Konkret Partisipasi Publik Diperlukan
Saldi Isra menjelaskan bahwa bukti partisipasi publik harus konkret dan terdokumentasi dengan baik. Prinsip partisipasi publik harus dijalankan di setiap tahapan pembentukan UU, mulai dari perencanaan, pembahasan hingga persetujuan.
MK meminta pemerintah dan DPR untuk memberikan penjelasan dan bukti yang menunjukkan bentuk partisipasi publik dalam ketiga tahapan tersebut. Penjelasan dan bukti tersebut sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan di MK.
Dokumen Pendukung sebagai Bukti Kuat
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa dokumen pendukung sangat penting untuk memperkuat bukti keterlibatan publik. Dokumen tersebut harus menjelaskan secara rinci siapa saja masyarakat yang terlibat, usulan yang diajukan, dan respons dari pembentuk undang-undang.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga sependapat. Beliau menambahkan bahwa mengingat pengujian formal memiliki batas waktu 60 hari, pemerintah dan DPR perlu segera menyerahkan seluruh bukti yang relevan, termasuk surat, tulisan, dokumen, dan foto kegiatan.
Bukti-bukti tersebut harus meyakinkan Mahkamah bahwa proses pembentukan UU TNI telah benar-benar melibatkan publik.
Jawaban Tertulis dari Pemerintah dan DPR
Menanggapi permintaan MK, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban tertulis. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan teknis dalam penyampaian informasi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mewakili pemerintah, juga berkomitmen untuk memberikan jawaban tertulis. Kedua pihak sepakat untuk melengkapi permintaan MK dengan dokumen-dokumen pendukung.
Dalam sidang sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyampaikan bahwa UU TNI tidak bertentangan dengan konstitusi karena telah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melibatkan publik dan menjunjung asas keterbukaan.
Namun, MK tetap meminta bukti konkret sebagai dasar pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan komitmen MK dalam memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang.
Proses penyampaian bukti tertulis dari pemerintah dan DPR ini akan menjadi tahapan krusial dalam pengujian formil UU TNI. Putusan MK nantinya akan sangat bergantung pada bukti-bukti yang diajukan, sehingga proses ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.
Permintaan bukti konkret dari MK ini juga menjadi penegasan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Partisipasi publik yang transparan dan terdokumentasi dengan baik akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
