Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Insiden bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang disengketakan memicu eskalasi diplomatik terbaru antara kedua negara. Kamboja mengancam akan menghentikan impor hasil pertanian dari Thailand sebagai bentuk balasan atas pengetatan perbatasan yang dilakukan oleh Thailand.
Konflik ini telah berlangsung lama dan kini mencapai titik puncak setelah insiden berdarah pada 28 Mei 2025 yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Kedua negara saling tuding sebagai penyebab bentrokan yang terjadi di “zona netral” yang diklaim oleh kedua pihak.
Eskalasi Konflik dan Ancaman Timbal Balik
Thailand menanggapi insiden tersebut dengan menutup sejumlah pos lintas batas dan mengancam pemutusan pasokan listrik ke Kamboja. Sebagai tanggapan, Kamboja membalas dengan menghentikan impor listrik, bandwidth internet, produk-produk asal Thailand, dan melarang penayangan film-film Thailand di televisi lokal.
Ancaman Kamboja semakin meningkat. Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, menyatakan dalam pidato televisi pada 16 Juni 2025 bahwa larangan impor buah dan sayur dari Thailand akan berlaku jika pembatasan akses perbatasan tidak dicabut pada 17 Juni 2025. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, membela kebijakan negaranya dengan alasan keamanan.
Upaya Diplomasi dan Permintaan ke ICJ
Meskipun pejabat kedua negara menggelar pertemuan di Phnom Penh pada akhir pekan untuk membahas klaim batas wilayah, tidak ada terobosan berarti yang dicapai untuk menyelesaikan perselisihan. Suasana pertemuan diklaim baik, namun belum menghasilkan solusi konkret.
Kamboja mengambil langkah hukum dengan mengajukan permintaan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 15 Juni 2025 untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Permintaan ini mencakup empat wilayah yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan mematikan bulan Mei dan tiga kompleks kuil kuno.
Sejarah Sengketa dan Dampaknya
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar dari era kolonial Perancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer di kawasan Indochina belum sepenuhnya disepakati. Perselisihan atas empat wilayah strategis dimulai pada awal abad ke-20 dan berlanjut hingga kini.
Meskipun ICJ pada 1962 dan 2013 telah memutuskan kepemilikan Kuil Preah Vihear untuk Kamboja, Thailand menolak putusan tersebut dan memilih penyelesaian bilateral. Penolakan ini memperpanjang ketegangan. Konflik ini telah menyebabkan sedikitnya 28 kematian sejak 2008, sebagian besar akibat bentrokan militer di zona sengketa. Hun Sen juga menyerukan puluhan ribu migran Kamboja di Thailand untuk pulang karena meningkatnya risiko diskriminasi.
Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja merupakan contoh nyata betapa sengketa perbatasan yang berakar dari masa lalu dapat terus menimbulkan ketegangan dan bahkan kekerasan di masa kini. Langkah Kamboja untuk membawa kasus ini ke ICJ menunjukkan betapa seriusnya situasi ini, dan bagaimana solusi damai dan berdasarkan hukum internasional sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Minimnya respon dari Thailand dan eskalasi ancaman dari kedua belah pihak menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik lebih besar di masa depan. Perkembangan situasi ini perlu terus dipantau dengan seksama.
