Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Insiden bentrokan di wilayah perbatasan yang disengketakan pada 28 Mei 2025, menewaskan seorang tentara Kamboja, menjadi pemicu utama. Eskalasi konflik ini telah memicu reaksi keras dari kedua negara.
Kamboja melayangkan ancaman untuk menghentikan impor hasil pertanian dari Thailand. Ancaman ini merupakan respons atas pengetatan keamanan perbatasan yang dilakukan oleh Thailand. Kedua negara saling menyalahkan atas terjadinya bentrokan di “zona netral” yang diklaim oleh kedua belah pihak.
Eskalasi Konflik dan Ancaman Timbal Balik
Thailand merespon dengan menutup beberapa pos lintas batas dan mengancam akan memutus pasokan listrik ke Kamboja. Langkah ini dinilai Kamboja sebagai tindakan provokatif.
Sebagai balasan, Kamboja menghentikan impor listrik, bandwidth internet, dan produk-produk asal Thailand. Mereka juga melarang penayangan film-film Thailand di televisi lokal.
Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, dalam pidato televisi pada 16 Juni 2025, menegaskan larangan impor buah dan sayur dari Thailand akan berlaku jika pembatasan akses perbatasan tidak dicabut pada 17 Juni 2025.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, membela kebijakan negaranya dengan alasan keamanan. Ia menekankan peningkatan jumlah pasukan militer di kawasan perbatasan.
Upaya Diplomasi dan Permintaan ke ICJ
Pertemuan pejabat kedua negara di Phnom Penh pada akhir pekan sebelumnya, meskipun berlangsung kondusif, tidak menghasilkan terobosan berarti dalam penyelesaian sengketa.
Kamboja kemudian mengambil langkah hukum dengan mengajukan permintaan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 15 Juni 2025. Permintaan ini mencakup empat wilayah perbatasan yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan mematikan dan tiga kompleks kuil kuno.
Hun Sen menyatakan langkah ini sebagai upaya pencarian solusi damai. Ia menuding Thailand menolak penyelesaian bersama dan Kamboja terpaksa membawa kasus ini ke ICJ karena kebuntuan selama bertahun-tahun.
Thailand hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang ditempuh Kamboja. Hun Sen juga menyerukan puluhan ribu migran Kamboja di Thailand untuk pulang.
Akar Sengketa dan Sejarah Konflik
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar dari era kolonial Perancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer di kawasan Indochina saat itu belum sepenuhnya disepakati.
Perselisihan atas empat wilayah strategis bermula pada awal abad ke-20 dan terus berlanjut hingga kini. ICJ sebelumnya telah memutuskan pada 1962 dan 2013 bahwa kuil Preah Vihear milik Kamboja, namun Thailand menolak putusan tersebut.
Konflik berkelanjutan ini telah menyebabkan sedikitnya 28 kematian sejak 2008, sebagian besar akibat bentrokan militer di zona sengketa. Penolakan Thailand terhadap putusan ICJ dan upaya penyelesaian bilateral yang gagal memperpanjang ketegangan antara kedua negara.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja menandai babak baru dalam sengketa perbatasan yang panjang dan kompleks. Langkah Kamboja ke ICJ menunjukkan keinginan untuk penyelesaian melalui jalur hukum internasional, sementara respons Thailand masih dinantikan. Dampak konflik ini terhadap kedua negara, termasuk ekonomi dan hubungan bilateral, perlu dipantau dengan seksama. Solusi damai dan berkelanjutan untuk sengketa ini menjadi harapan bagi stabilitas regional.
