Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini disambut positif oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan kebijakan ini, bukan hanya sebagai reaksi atas polemik yang muncul.
Evita khawatir pencabutan IUP tersebut hanya bersifat sementara. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak kembali beroperasi setelah kontroversi mereda. Ketegasan dan komitmen jangka panjang sangat diperlukan untuk melindungi lingkungan Raja Ampat.
Pengawasan yang Lemah dan Tanggung Jawab Perusahaan
Evita Nursanty juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap izin tambang di kawasan pulau-pulau kecil. Ia mencontohkan Pulau Kawe dan Pulau Manuran sebagai area yang rawan terhadap eksploitasi tambang tanpa pengawasan yang memadai.
Kebijakan hilirisasi, menurut Evita, seharusnya tidak mengorbankan aset strategis bernilai ekonomi jangka panjang. Eksploitasi tambang di Raja Ampat dinilai kontradiktif dengan upaya promosi hilirisasi Indonesia di forum internasional. Hal ini bukan hanya kelalaian, tetapi juga sebuah strategi yang keliru.
Perusahaan tambang juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Evita menekankan pentingnya langkah pemulihan wilayah konservasi, termasuk penghijauan kembali dan pengembalian wilayah konservasi ke kondisi semula. Perusahaan harus diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan mengembalikan lingkungan ke kondisi aslinya.
Nilai Ekonomi Jangka Panjang Raja Ampat
Raja Ampat bukan sekadar kebanggaan Papua, tetapi juga merek internasional yang bernilai tinggi. Nilai ekonomi jangka panjangnya jauh melebihi keuntungan sementara dari ekspor feronikel. Ini bukan soal sentimen, tetapi perhitungan ekonomi yang rasional.
Pada tahun 2020, sektor pariwisata Raja Ampat berkontribusi sekitar 15 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan di tengah pandemi, sektor ini masih mampu menyumbang sekitar Rp 7 miliar. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan sesaat dari sektor pertambangan.
Pemerintah, menurut Evita, harus mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum memaksakan industrialisasi berbasis tambang. Pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Penyelidikan Bareskrim Polri
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah turun tangan menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Penyelidikan ini fokus pada empat perusahaan yang IUP-nya telah dicabut, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal. Pihaknya akan menyelidiki berdasarkan temuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum akan ditegakkan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi.
Meskipun setiap aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, adanya peraturan reklamasi bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif. Perusahaan tambang wajib memberikan jaminan reklamasi untuk memastikan pemulihan lingkungan pasca-penambangan. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh pelanggaran dan memastikan keadilan lingkungan terpenuhi.
Raja Ampat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan merupakan aset berharga bagi Indonesia. Melindungi kawasan ini dari eksploitasi tambang yang tidak terkendali merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Keberlanjutan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Harapannya, kasus ini menjadi pembelajaran berharga untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak dan bertanggung jawab.
