Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mengecam keras kasus pencabulan yang dilakukan oknum polisi di Polsek Wewewa Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Korbannya adalah seorang perempuan yang sebelumnya telah menjadi korban pemerkosaan dan melapor ke kantor polisi. Kejadian ini menunjukkan kegagalan sistemik penegakan hukum dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Peristiwa ini bukan hanya pelanggaran kode etik profesi, tetapi juga kejahatan pidana yang harus diproses melalui peradilan umum. Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat, justru melakukan tindakan kriminal terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. Tindakan ini sangat memprihatinkan dan melukai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Oknum Polisi Terancam Hukuman Berat
Sarifuddin Sudding menekankan perlunya hukuman berat bagi pelaku. Ia menolak penyelesaian kasus ini hanya melalui jalur etik internal kepolisian. Proses peradilan umum, yang transparan dan dapat diakses publik, sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban.
Pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi untuk kejahatan seksual, terlebih lagi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik.
Kegagalan Sistemik Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi bukti nyata kegagalan sistem penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya, kantor polisi adalah tempat aman bagi warga negara untuk melapor dan mendapatkan perlindungan. Namun, ironisnya, kantor polisi di NTT justru menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual kedua terhadap korban.
Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum semakin terkikis akibat kejadian ini. Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tindakan tegas dan transparan perlu dilakukan untuk memastikan keadilan tercapai.
Proses Hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku
Aipda PS, oknum polisi pelaku pencabulan, telah ditahan oleh Seksi Propam Polres Sumba Barat Daya. Penahanan khusus selama 30 hari diberlakukan sambil menunggu proses sidang kode etik profesi Polri. Namun, penahanan ini tidak cukup.
Kasus ini telah viral di media sosial setelah unggahan seorang perempuan, MML (25), yang mengaku dilecehkan oleh oknum polisi tersebut setelah ia melaporkan kasus pemerkosaan. Proses hukum harus berjalan dengan cepat dan transparan untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain sanksi kode etik, Aipda PS juga harus diproses secara pidana di peradilan umum.
Tanggapan Resmi Pihak Kepolisian
Kapolres Sumba Barat Daya, AKBP Harianto Rantesalu, membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa Aipda PS telah ditahan dan akan menjalani proses sidang kode etik.
Namun, penegasan dari pihak kepolisian masih kurang memuaskan publik. Perlu transparansi dan keterbukaan penuh dalam penanganan kasus ini, agar publik yakin bahwa keadilan akan ditegakkan. Proses hukum harus dijalankan secara adil dan tuntas, tanpa pandang bulu.
Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi internal di tubuh Polri. Pembenahan sistem, peningkatan pelatihan, dan penegakan disiplin yang ketat sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga harus menjadi prioritas utama. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian hanya bisa dipulihkan dengan tindakan yang nyata dan konsisten dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparat penegak hukum untuk senantiasa bertindak profesional, etis, dan menjunjung tinggi hukum.
