Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan masalah yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian. Muzani menyoroti beberapa kasus di mana Presiden harus turun tangan langsung, menunjukkan adanya celah dalam koordinasi dan penyelesaian masalah di tingkat pemerintahan.
Hal ini disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Ia menekankan pentingnya kajian yang lebih komprehensif dari para menteri agar Presiden dapat fokus pada isu-isu strategis yang lebih berdampak bagi bangsa.
Sengketa Pulau Aceh-Sumut: Contoh Beban yang Tidak Perlu Ditanggung Presiden
Salah satu contoh yang Muzani singgung adalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai wilayah Sumut memicu konflik.
Konflik tersebut akhirnya diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri, setelah negosiasi antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Muzani berpendapat, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian terkait.
Persoalan ini menjadi bukti nyata bagaimana masalah yang seharusnya bisa ditangani di level kementerian, justru menjadi beban bagi Presiden. Hal ini menghambat Presiden untuk fokus pada agenda-agenda pemerintahan yang lebih besar dan strategis. Sehingga, penting bagi menteri untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Intervensi Presiden Prabowo dalam Beberapa Kasus Krusial
Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto memang sering turun tangan langsung menyelesaikan berbagai permasalahan. Kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara hanyalah salah satu contohnya.
Presiden juga mengambil alih masalah masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang terisolasi selama empat bulan. Beliau mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Presiden juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kebijakan Kontroversial yang Harus Dihindari
Presiden Prabowo juga harus mengambil alih kebijakan kontroversial yang telah dibuat oleh menterinya, seperti membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sebelumnya, beliau juga membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Semua kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan efektivitas kerja para menteri. Presiden seharusnya tidak perlu turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya dapat ditangani oleh kementerian terkait. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh jajaran kabinet.
Perlu adanya evaluasi dan peningkatan koordinasi antar kementerian agar masalah serupa tidak terulang. Menteri harus proaktif dalam menyelesaikan masalah di sektor masing-masing, sehingga tidak membebani Presiden dengan persoalan yang dapat ditangani di tingkat kementerian. Dengan demikian, Presiden dapat fokus pada tugas-tugasnya yang lebih strategis dan berdampak luas bagi kemajuan bangsa. Perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas para menteri sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
