Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melayangkan kritik keras terhadap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait pernyataan kontroversialnya mengenai keraguan atas terjadinya perkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. PKB menilai pernyataan tersebut sangat menyakitkan bagi para korban dan keluarga yang hingga kini masih berjuang mendapatkan keadilan. Pernyataan tersebut dianggap melukai hati dan mengabaikan realita sejarah yang telah terjadi.
Pernyataan Fadli Zon menuai kecaman luas, termasuk dari kalangan partai politik. PKB menegaskan peristiwa tersebut merupakan fakta sejarah yang telah diakui secara internasional dan tidak boleh diabaikan begitu saja.
Sikap Tegas PKB Menolak Pernyataan Fadli Zon
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, secara tegas meminta Fadli Zon untuk meralat pernyataannya. Pernyataan tersebut dianggap sebagai upaya penulisan ulang sejarah yang menyangkal fakta kekerasan seksual yang terjadi pada masa kerusuhan Mei 1998.
PKB menekankan komitmennya dalam menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Partai ini menganggap pernyataan Fadli Zon sebagai tindakan yang sangat disayangkan karena bertentangan dengan fakta dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dipegang teguh oleh PKB.
Maman Imanulhaq menambahkan, pengakuan internasional atas peristiwa perkosaan massal tersebut tidak boleh diabaikan. Peristiwa ini merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang perlu diingat dan dipelajari untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
PKB juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Hal ini menjadi landasan kuat bagi desakan PKB terhadap pemerintah agar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diimplementasikan secara efektif.
Perlukah Penulisan Ulang Sejarah?
Maman Imanulhaq menyoroti upaya yang terkesan ingin menghapus atau merevisi sejarah kekerasan seksual tahun 1998. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan yang sangat menyakitkan bagi para korban dan keluarga mereka.
PKB secara konsisten mendukung upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk para korban kekerasan seksual. Komitmen ini selaras dengan prinsip “no violence” yang dipegang teguh oleh partai tersebut.
Anggota Komisi IX DPR dari PKB, Nihaya (nama lengkapnya tidak disebutkan dalam artikel sumber), juga turut menyuarakan keprihatinannya terkait pernyataan Fadli Zon. Sikap tegas PKB ini menunjukkan konsistensi partai dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan korban kekerasan.
Klarifikasi dan Pembelaan Fadli Zon
Menanggapi kontroversi yang ditimbulkannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi. Ia mengapresiasi meningkatnya kepedulian publik terhadap sejarah, khususnya periode transisi reformasi pada Mei 1998.
Fadli Zon mengakui masih adanya berbagai perdebatan dan perspektif berbeda terkait peristiwa Mei 1998, termasuk isu perkosaan massal. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian dalam menyikapi isu ini, mengingat pentingnya kebenaran dan nama baik bangsa.
Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menyangkal adanya kekerasan seksual. Ia hanya menekankan pentingnya landasan fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal dalam membahas sejarah.
Ia membantah tuduhan terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia. Fadli Zon menyatakan bahwa ia mengecam segala bentuk kekerasan seksual dan turut berduka atas penderitaan korban.
Pernyataan kontroversial Fadli Zon memicu perdebatan sengit dan menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam membahas peristiwa sejarah yang sensitif, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Peristiwa Mei 1998 tetap menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia, dan hak para korban untuk mendapatkan keadilan harus terus diperjuangkan. Pernyataan Fadli Zon, meskipun telah diklarifikasi, tetap menyisakan pertanyaan mengenai pentingnya validasi data dan pemahaman mendalam terkait peristiwa traumatis ini sebelum memberikan pernyataan publik.
