Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengumumkan rencana pemanggilan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemanggilan ini terkait polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat yang belakangan viral.
Keputusan ini diambil menyusul aspirasi masyarakat Raja Ampat dan kunjungan Menteri ESDM ke daerah tersebut. Komisi XII DPR akan menampung dan menyampaikan aspirasi warga terkait permasalahan pertambangan di Raja Ampat kepada kedua menteri.
Pemanggilan Menteri LHK dan ESDM Terkait Tambang Raja Ampat
Sugeng menjelaskan bahwa rencana pemanggilan kedua menteri tersebut telah dijadwalkan sebelum isu tambang Raja Ampat viral. Keinginan warga Raja Ampat untuk bertemu langsung dengan Menteri ESDM, namun tidak terwujud, menjadi salah satu alasan percepatan pemanggilan ini.
Menurutnya, fokus kunjungan Menteri ESDM ke PT GAG (nama perusahaan tambang) menyebabkan warga kesulitan bertemu dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Komisi XII DPR akan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
Usulan Penguatan Pengawasan Pertambangan
Sugeng, yang juga merupakan politikus NasDem, mengungkapkan bahwa Komisi XII DPR telah lama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM.
Adanya Ditjen Gakkum diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola pertambangan yang lebih komprehensif dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Penyelidikan Bareskrim Polri Terhadap Dugaan Kerusakan Lingkungan
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
Penyelidikan difokuskan pada empat perusahaan yang izin usaha pertambangannya (IUP) telah dicabut pemerintah: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan bahwa proses penyelidikan masih tahap awal. Pihaknya akan menyelidiki sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Nunung menambahkan bahwa penyelidikan juga akan menjangkau Pulau Gag, salah satu lokasi yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Namun, detail lebih lanjut masih belum dapat disampaikan karena penyelidikan masih berjalan.
Meskipun Nunung mengakui bahwa kerusakan lingkungan kerap terjadi di sektor pertambangan, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan reklamasi dan jaminan yang diberikan pengusaha untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.
Kasus tambang Raja Ampat ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam sektor pertambangan di Indonesia. Pemanggilan menteri dan penyelidikan Bareskrim diharapkan dapat mengungkap fakta dan memberikan keadilan bagi masyarakat Raja Ampat serta lingkungannya. Langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan juga perlu segera diimplementasikan.
