Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dinilai lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid. Meskipun demikian, beberapa aspek masih perlu dievaluasi untuk peningkatan layanan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
Fawaid mengakui adanya kemajuan signifikan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Namun, ia tetap menyoroti beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk perbaikan di masa depan.
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025: Lebih Tertib, Namun Masih Ada Kekurangan
Secara umum, Jazilul Fawaid menilai penyelenggaraan haji 2025 lebih tertib. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu segera diatasi.
Salah satu masalah yang disoroti adalah fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Di fase ini, terjadi keterlambatan penjemputan dan beberapa jemaah sempat tertinggal.
Menurutnya, koordinasi di lapangan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang terlibat, yakni sebanyak delapan syarikah.
Fawaid menyarankan pengurangan jumlah syarikah. Dengan jumlah yang lebih sedikit, misalnya empat atau lima syarikah, koordinasi akan lebih mudah dilakukan, mulai dari pengaturan tenda hingga transportasi jemaah.
Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Aplikasi Nusuk
Jazilul Fawaid mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui aplikasi Nusuk.
Aplikasi ini dinilai membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.
Secara keseluruhan, penggunaan teknologi ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi dan terus ditingkatkan.
Peningkatan Koordinasi dan Perlindungan Jemaah Haji
Terkait pembatalan visa mujamalah atau visa furoda, Fawaid berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia ditingkatkan.
Hal ini bertujuan agar seluruh jemaah Indonesia, baik yang tergabung dalam kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama di Tanah Suci.
Fraksi PKB terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan upaya menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi kualitas layanan.
Fawaid menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan jemaah haji Indonesia. Biaya haji juga perlu ditekan agar lebih efisien, tetapi tetap menjaga kualitas layanan yang baik.
Secara keseluruhan, evaluasi penyelenggaraan haji 2025 menunjukkan adanya kemajuan, namun perbaikan dan peningkatan koordinasi tetap diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Harapannya, penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya akan semakin baik dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bagi seluruh jemaah.
