Sidang kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR kembali menjadi sorotan. Kali ini, fokus tertuju pada makna pesan singkat “ok sip” yang dikirimkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kepada Saeful Bahri. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
Ronny menegaskan bahwa “ok sip” tidak serta merta berarti persetujuan. Ia menekankan pentingnya memahami konteks percakapan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Klarifikasi Kuasa Hukum Terhadap Pesan “Ok Sip”
Menurut Ronny, arti pesan “ok sip” sudah diklarifikasi langsung kepada Saeful Bahri dalam persidangan sebelumnya. Hasto, kata Ronny, sama sekali tidak menyetujui adanya dugaan suap.
Bahkan, Ronny menambahkan, Hasto justru marah ketika mengetahui adanya upaya suap tersebut. Kejadian ini terjadi saat Hasto menegur Saeful Bahri terkait upaya tersebut.
Kesibukan Hasto dalam mengurus Pilpres 2019 juga menjadi alasan lain. Saat itu, menurut Ronny, Hasto memiliki banyak urusan penting dan pencalegan belum menjadi prioritas utamanya.
Analisa Ahli Bahasa Mengenai Pesan Singkat
Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli bahasa, Frans Asisi Datang, untuk menganalisis makna pesan singkat “ok sip”. Jaksa menanyakan tanggapan Frans terhadap pesan Saeful Bahri yang melaporkan telah menerima Rp850 juta, lalu dibalas “ok sip” oleh Hasto.
Frans menjelaskan bahwa balasan singkat seperti “ok sip” menunjukkan pemahaman dan persetujuan tersirat dari penerima pesan. Ia juga mencatat kecepatan respon Hasto yang hanya berselang satu menit.
Jaksa juga mempertanyakan mengapa tidak ada pertanyaan lanjutan dari Hasto. Frans menanggapi, hal ini mungkin karena Hasto berada dalam posisi yang tidak perlu menanyakan detail lebih lanjut. Ia sudah memahami isi pesan.
Dakwaan Menghalangi Penyidikan dan Suap
Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku. Dakwaan tersebut mencakup periode 2019-2024.
Hasto diduga memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa handphone milik Harun Masiku. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi upaya paksa oleh KPK.
Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Suap tersebut diduga bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR.
Nilai suap yang diberikan mencapai 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta. Hasto didakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku dalam kasus ini.
Atas dakwaan tersebut, Hasto terancam hukuman berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kasus ini menunjukkan kompleksitas interpretasi komunikasi digital dalam konteks hukum. Perdebatan mengenai makna “ok sip” mengungkap pentingnya konteks dan bukti pendukung dalam proses peradilan. Hasil persidangan akan menentukan nasib Hasto Kristiyanto terkait dakwaan yang dihadapinya.
