Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mempertanyakan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Fadli Zon meragukan klaim tersebut, meminta bukti-bukti yang lebih kuat. Komnas Perempuan menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas, mengingat laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat 52 korban pemerkosaan.
Pernyataan Fadli Zon memicu perdebatan mengenai definisi “massal” dalam konteks kejahatan seksual. Komnas Perempuan menekankan bahwa satu korban saja sudah merupakan pelanggaran HAM berat. Pertanyaan tentang jumlah korban yang dianggap “massal” dinilai mengabaikan esensi dari kejahatan yang terjadi.
Kontroversi Definisi “Massal” dalam Kasus Pemerkosaan Mei 1998
Wakil Ketua Transisi Komnas Perempuan, Sondang Frishka, menyatakan keheranannya atas kriteria “massal” yang digunakan Fadli Zon. Ia mempertanyakan apakah lebih dari satu kasus pemerkosaan tidak dapat dikategorikan sebagai “massal”. Komnas Perempuan menegaskan prinsip “one victim is too many” dalam konteks pelanggaran HAM.
Laporan TGPF sendiri telah mencatat 52 kasus pemerkosaan, 14 kasus pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual selama kerusuhan Mei 1998. Jumlah korban tersebut tersebar di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Komnas Perempuan mendesak Fadli Zon untuk meninjau kembali laporan TGPF.
Fadli Zon Meminta Bukti Faktual yang Lebih Kuat
Fadli Zon, dalam pernyataannya di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, meminta bukti-bukti faktual yang lebih kuat untuk mendukung klaim pemerkosaan massal pada Mei 1998. Ia menekankan perlunya data yang jelas, termasuk identitas korban dan lokasi kejadian.
Fadli Zon menyatakan bahwa pendapatnya tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan. Ia menekankan pentingnya data dan bukti yang valid dalam menelaah peristiwa sejarah. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat di ruang demokrasi tetap dibolehkan.
Laporan TGPF dan Analisis Kekerasan Seksual
Laporan TGPF menyebutkan kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 sebagai serangan terhadap martabat manusia. Kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya terbatas pada masa kerusuhan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.
TGPF menganalisis bahwa kekerasan seksual terjadi akibat adanya niat, peluang, dan pembentukan psikologi massa yang seolah membenarkan tindakan tersebut. Faktor-faktor ini memperparah dan memperluas dampak kekerasan seksual yang terjadi. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai jenis dan dampak kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.
Komnas Perempuan berharap agar diskusi mengenai kasus pemerkosaan Mei 1998 didasarkan pada fakta dan data yang telah tersedia, bukan pada perdebatan semantik yang mengabaikan penderitaan korban. Penting untuk mengingat bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Perdebatan mengenai jumlah korban yang dianggap “massal” tidak seharusnya mengurangi keprihatinan dan upaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Penting untuk fokus pada upaya penegakan hukum, pemulihan bagi korban, dan pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang.
