Krisis politik menerpa Thailand. Hanya sepuluh bulan menjabat, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menghadapi tekanan kuat untuk mundur. Kehilangan dukungan partai koalisi utama, ditambah berbagai masalah lain, membuat posisinya semakin rapuh.
Skandal rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, menjadi pemicu utama. Hal ini memicu kontroversi dan menarik dukungan partai koalisi besar.
Skandal Telepon dan Keruntuhan Koalisi
Partai Bhumjaithai, partai koalisi terbesar kedua, menarik dukungannya pada Rabu malam, 18 Juni 2025. Penyebabnya adalah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen.
Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan pihak-pihak tertentu di Thailand, termasuk seorang jenderal.
Percakapan ini dianggap merusak integritas bangsa, kedaulatan negara, dan citra militer Thailand. Partai-partai koalisi lainnya pun mengadakan rapat untuk menentukan sikap mereka.
Jika partai-partai koalisi lainnya menarik diri, pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas yang sulit bertahan.
Dampak Ekonomi dan Politik
Ketidakstabilan politik ini berdampak signifikan pada ekonomi Thailand. Indeks bursa saham turun hingga 2,4 persen pada perdagangan pagi, mencapai level terendah sejak 9 April 2025.
Paetongtarn, yang baru pertama kali terjun ke politik, menghadapi berbagai tantangan. Selain skandal telepon, ia juga menghadapi penurunan popularitas dan kelesuan ekonomi.
Sengketa wilayah dengan Kamboja juga menambah kompleksitas situasi. Kemungkinan bentrokan militer semakin meningkatkan kekhawatiran.
Jika Paetongtarn mundur, parlemen harus memilih perdana menteri baru. Opsi lain adalah pembubaran parlemen dan pemilu dini, yang berpotensi menguntungkan Partai Rakyat, oposisi terbesar.
Bayang-Bayang Thaksin dan Peran Militer
Pengaruh ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, juga menjadi sorotan. Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Thaksin tetap aktif berkomentar dan tampil di publik.
Sikap militer yang agresif terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja memperkuat persepsi peran dominan militer dalam politik Thailand. Ketegangan antara militer dan keluarga Shinawatra pun kembali muncul.
Militer Thailand pernah melakukan kudeta pada tahun 2006 dan 2014 untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin. Kini, situasi politik yang bergejolak kembali menyoroti sejarah tersebut.
Pernyataan resmi militer menekankan komitmen terhadap demokrasi dan menyerukan persatuan nasional. Namun, sejarah intervensi militer dalam politik Thailand tetap menjadi bayang-bayang yang menggelayut.
Krisis ini menjadi titik balik politik Thailand. Masa depan pemerintahan Paetongtarn, dan bahkan sistem politik Thailand, masih belum jelas. Ketidakpastian ini akan terus dipantau dengan saksama.
