Kantor Kepresidenan Korea Selatan (Korsel) secara resmi meminta partai-partai politik untuk mengajukan nama calon jaksa khusus. Jaksa ini akan memimpin penyelidikan besar-besaran terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Permintaan tersebut diajukan pada Kamis (12/6/2025). Penyelidikan meliputi dugaan upaya Yoon memberlakukan darurat militer dan dugaan korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.
Langkah Hukum Setelah Pemakzulan
Langkah ini diambil menyusul persetujuan Majelis Nasional Korsel terhadap tiga rancangan undang-undang khusus pekan lalu.
Ketiga RUU tersebut membuka jalan bagi penyelidikan terhadap Yoon dan mantan ibu negara.
Presiden terpilih Lee Jae-myung diwajibkan menunjuk jaksa khusus dalam waktu tiga hari setelah menerima nama-nama calon dari partai politik.
Setelah penunjukan, jaksa khusus memiliki waktu 20 hari untuk persiapan penyelidikan awal.
Pemeriksaan penuh dijadwalkan dimulai awal bulan depan.
Tuduhan Terhadap Mantan Presiden
Yoon, yang diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulannya pada Maret, menghadapi sejumlah tuduhan serius.
Ia dituduh memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari.
Hal ini terkait dengan dugaan upaya pemberlakuan darurat militer yang ia gagas.
Yoon juga dituduh melakukan intervensi dalam penyelidikan kematian Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023.
Chae tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir. Laporan menyebut rompi pelampung tidak dibagikan dalam operasi tersebut.
Yoon membantah semua tuduhan tersebut.
Ia menolak memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian pada Kamis, untuk kedua kalinya dalam kasus darurat militer.
Skala Penyelidikan yang Luas
Penyelidikan terhadap Yoon diperkirakan melibatkan hampir 600 personel.
Jumlah tersebut termasuk 120 jaksa.
Penyelidikan dapat diperpanjang hingga 170 hari jika diperlukan.
Partai Demokrat yang berkuasa telah mengusulkan tiga nama calon jaksa khusus.
Proses penyelidikan yang melibatkan sumber daya manusia yang besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengusut kasus mantan Presiden Yoon.
Proses ini juga menandakan komitmen pemerintah Korsel untuk menegakkan hukum dan akuntabilitas publik.
Proses hukum terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol menandai babak baru dalam politik Korsel. Penyelidikan yang komprehensif ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik berbagai tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Hasil penyelidikan ini tentu akan berdampak signifikan terhadap lanskap politik Korsel ke depannya, khususnya dalam konteks kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum.
