Pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait penulisan ulang sejarah Indonesia kembali memicu polemik. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pernyataan beliau mengenai peristiwa perkosaan massal pada Mei 1998. Hal ini memunculkan berbagai reaksi, termasuk dari politisi PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyatakan bahwa penulisan sejarah selalu mengandung unsur subjektivitas. Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan pun berhak untuk menuliskan versinya sendiri.
Subyektivitas dalam Penulisan Sejarah Versi Bambang Pacul
Bambang Pacul menyoroti subjektivitas yang tak terhindarkan dalam penulisan sejarah. Menurutnya, hal ini akan selalu mempengaruhi interpretasi peristiwa masa lalu.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa PDIP juga akan turut menulis sejarah, mengingat setiap penulisan sejarah pasti memiliki sudut pandang tersendiri.
Sikap ini merupakan respons terhadap inisiatif Kementerian Kebudayaan dalam proyek penulisan ulang sejarah.
Tanggapan Bambang Pacul Terhadap Pernyataan Fadli Zon
Bambang Pacul menanggapi pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya perkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia meminta Fadli Zon untuk mempertimbangkan pernyataan Presiden BJ Habibie.
Pacul menyarankan agar fakta-fakta sejarah yang lebih akurat dipertimbangkan. Ia mengingatkan pentingnya tidak bersikukuh pada satu sudut pandang saja.
Ia juga menegaskan pentingnya menghindari klaim kebenaran tunggal dalam penulisan sejarah.
Klarifikasi Fadli Zon Mengenai Perkosaan Massal Mei 1998
Menanggapi kritik yang dilayangkan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya terhadap meningkatnya kepedulian publik terhadap sejarah, khususnya periode transisi reformasi 1998.
Ia mengakui peristiwa Mei 1998 masih menjadi perdebatan. Salah satunya mengenai isu perkosaan massal yang kebenarannya masih perlu diverifikasi.
Fadli Zon menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan data dan istilah yang dapat menimbulkan kontroversi. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menyangkal adanya kekerasan seksual.
Ia menyatakan bahwa laporan TGPF saat itu kurang data pendukung yang solid. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam dan verifikasi fakta yang kuat.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap kejadian kekerasan seksual, namun penekanan pada pentingnya verifikasi fakta yang kuat dan teruji secara akademik dan hukum.
Ia menegaskan bahwa penulisan sejarah harus berlandaskan pada bukti hukum dan akademik yang kuat dan teruji. Terutama untuk hal-hal yang menyangkut angka dan istilah yang masih problematik.
Fadli Zon menjelaskan bahwa istilah “perkosaan massal” masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat selama lebih dari dua dekade. Oleh karena itu, sensitivitas terkait terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik.
Ia mengakui berbagai tindak kejahatan terjadi selama kerusuhan Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun, mengenai “perkosaan massal” perlu kehati-hatian karena data peristiwa tersebut tidak pernah konklusif.
Terkait tuduhan penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon membantahnya. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama penulisan buku ini adalah memperkuat pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah.
Perdebatan seputar penulisan ulang sejarah ini menunjukkan betapa kompleksnya proses mengartikulasikan masa lalu. Penting bagi semua pihak untuk berdiskusi secara kritis dan berbasis fakta untuk menghasilkan narasi sejarah yang lebih akurat dan objektif.
